Bahasa IndonesiaEnglish (United Kingdom)

Home
Welcome to the Frontpage
Jaminan Kesehatan Nasional dan peluang bagi Asosiasi Apotek PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 03 November 2014 14:41

Jaminan Kesehatan Nasional dan peluang bagi Asosiasi Apotek

Oleh: Andi Hermansyah, Apt

Tidak terasa beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2014 menuju tahun 2015. Jika kita maknai secara mendalam, di tahun 2014 terdapat beberapa kejadian yang dapat dijadikan momentum perubahan untuk pengembangan profesi apoteker khususnya di sektor pelayanan kefarmasian di komunitas. Salah satunya adalah penerapan Jaminan Kesehatan Nasional sejak 1 Januari 2014.

 

Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan di sektor kesehatan. JKN yang berupaya untuk mencakup pembiayaan kesehatan seluruh rakyat Indonesia di akhir tahun 2019, menurut pendapat penulis, adalah bentuk reformasi kesehatan yang fundamental karena misi yang diusung JKN akan berdampak langsung pada pelaku kesehatan termasuk apoteker. Peran apoteker di dalam JKN serta tantangan dan peluangnya telah dibahas oleh Sdr. Vania Gones pada tulisan sebelumnya di laman ini, namun dalam bahasan kali ini, penulis ingin mengutarakan sisi lain bahwa JKN dapat menjadi momentum bagi apoteker untuk bergerak bersama dalam suatu wadah asosiasi fasilitas kesehatan. Fokus tulisan kali ini adalah peluang untuk peningkatan peran apoteker melalui asosiasi apotek.

 

Penerapan JKN yang ditandai dengan terbitnya Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)1 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan2memunculkan peraturan baru yang bertujuan untuk mengakomodir peran (beberapa) asosiasi fasilitas kesehatan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan No. 455 tahun 20133. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) ini merupakan tindak lanjut dari pasal 37 ayat 3 Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 yang menyatakan “Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri”, sedangkan pada ayat 1 peraturan yang samadisebutkan “Besaran Pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri”. Dari klausul diatas, nampak jelas bahwa salah satu peran asosiasi fasilitas kesehatan adalah melakukan negosiasi besaran pembayaran pelayanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan.

 

Pertanyaan ini kemudian bergulir, siapakah yang dimaksud dengan asosiasi fasilitas kesehatan dan bagaimana bentuk negosiasi yang dimaksud?. Dalam Kepmenkes No. 455 tahun 2013 diktum kesatu disebutkan “Asosiasi fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan BPJS Kesehatan dalam rangka SJSN meliputi: 1.) Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai perwakilan asosiasi rumah sakit, 2.) Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) sebagai perwakilan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan praktik perorangan bidan, 3.) Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) sebagai perwakilan klinik, dan 4.) Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) sebagai perwakilan klinik dan praktik perorangan dokter/dokter gigi. Keempat organisasi tersebut kemudian diarahkan untuk bergabung dalam suatu Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam diktum kedua peraturan yang sama.

 

Lantas apa yang dinegosiasikan dan bagaimana negosiasinya? Dalam Permenkes tersebut secara gamblang dijelaskan bahwa PERSI, ASKLIN dan PKFI bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan membahas tarif INA-CBG’s (Indonesia Case Based Groups) bagi rumah sakit dan klinik utama sedang ADINKES, ASKLIN dan PKFI bernegosiasi membahas tarif kapitasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, Praktik perorangan dokter/dokter gigi, klinik pratama dan rumah sakit kelas D pratama. Dalam pelaksanaannya negosiasi untuk tarif INA-CBG’s akan dibawah koordinasi PERSI sedang untuk tarif kapitasi akan dilakukan secara bergantian dimana untuk pertama kalinya akan dikoordinasikan oleh ADINKES. Sebagai informasi besaran tentang tarif INA-CBG’s dan kapitasi dapat dilihat pada Permenkes No. 69 tahun 20134 dan juga pada Surat Edaran Menkes No. 31/I/2104 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan5.

 

Di satu sisi keberadaan Kepmenkes No. 455 tahun 2013 perlu diapresiasi karena menunjukkan itikad baik pemerintah untuk memberikan ruang negosiasi antara BPJS Kesehatan selaku insurance agency dengan asosiasi fasilitas kesehatan sebagai representasi pemberi layanan kesehatan, terlebih lagi hal ini telah dimandatkan dalam Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS6 pasal 11 ayat (d) bahwa BPJS berwenang untuk membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan. Namun demikian di sisi lain, keberadaan Kepmenkes ini juga memicu berbagai protes dan keberatan dari banyak pihak khususnya dari tenaga kesehatan.

 

Berbagai keberatan yang dimaksud mulai dari minimnya keterlibatan organisasi profesi dalam proses negosiasi padahal organisasi profesi selama ini adalah “rumah” bagi tenaga kesehatan yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan (pada akhirnya diakomodir melalui Surat Edaran Menkes)7-8, kemudian asosiasi-asosiasi tersebut dianggap mewakili kepentingan pemodal dan belum mengakomodir aspirasi tenaga kesehatan9. Selain itu, beberapa asosiasi diatas merupakan organisasi yang baru, belum jelas cabang-cabangnya di daerah serta sistem keanggotaan yang belum jelas sehingga dianggap hanya sebagai pemenuhan belaka terhadap tuntutan undang-undang9, hingga penunjukan asosiasi-asosiasi yang dirasa belum (atau tidak) merepresentasikan fasilitas kesehatan yang ada sebagaimana yang tercantum dalam UU SJSN9-10. Poin terakhir inilah yang menarik untuk dibahas karena relevansinya dengan nasib apoteker dalam sistem JKN.

 

Kiprah Asosiasi Apotek di Indonesia

Dalam berbagai peraturan yang telah penulis sebutkan diatas, sayangnya belum ada satu pasal pun yang memberikan tempat bagi apotek sebagai fasilitas kesehatan. Padahal obat dan/atau produk kefarmasian merupakan salah satu instrumen penting dalam pelayanan kesehatan dan keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari apotek vis a vis apoteker. Jika kita berbaik sangka terhadap kebijakan ini tentunya kita dapat berasumsi bahwa ini adalah proses yang bertahap dalam artian di masa mendatang apotek akan dimasukkan sebagai fasilitas kesehatan, apalagi dalam beberapa kesempatan Kementerian Kesehatan telah menggandeng Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk berembug tentang teknis pelaksanaan JKN. Namun demikian, ada argumen lain yang mempertanyakan bisa jadi apotek tidak masuk karena tidak dikategorikan sebagai fasilitas kesehatan? Lho kok bisa?

 

Hal ini bisa terjadi jika fasilitas kesehatan dimaknai secara kaku dan terbatas hanya pada setiap sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, terlebih lagi jikapelayanan kefarmasian dianggap sebagai area berbeda dari pelayanan kesehatan. Akibatnya premis fasilitas kesehatan tidak sama dengan fasilitas kefarmasian lebih diterima karena fasilitas kesehatan lebih tepat jika ditujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti praktik dokter/doker gigi perorangan, Puskesmas, klinik, rumah sakit seperti halnya yang termaktub dalam UU BPJS sedangkan apotek maupun instalasi farmasi dikotakkan sebagai fasilitas kefarmasian. Padahal secara kasat mata, pelayanan obat maupun perbekalan kesehatan yang notabene termasuk domain pekerjaan kefarmasian dilakukan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan diatas. Hal itu menunjukkan bahwa apotek seharusnya dimaknai secara proporsional sebagai fasilitas kesehatan, tidak hanya berdasar pada fungsinya sebagai tempat melakukan pekerjaan kefarmasian tetapi juga bahwa apotek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kesehatan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

 

Lantas, apakah sudah ada asosiasi apotek di Indonesia dan apa relevansinya bagi perbaikan nasib apoteker ke depan?.Berdasar catatan penulis, pada bulan Maret tahun 2011 telah berdiri Asosiasi Apotek Seluruh Indonesia (Asosiasi APSI). Dalam keterangan di laman resminya, asosiasi ini mengklaim merupakan satu-satunya asosiasi yang menghimpun seluruh pengusaha apotek di Indonesia11. Meskipun demikian, keberadaan Asosiasi APSI ini tidak dapat dilepaskan dari afiliasinya dengan Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) yang notabene merupakan organisasi yang terlebih dahulu berdiri dan beranggotakan tidak hanya apotek melainkan juga industri farmasi, pedagang besar farmasi dan toko obat. GP Farmasi sendiri dalam sejarahnya merupakan peleburan dari Gabungan Apotik Seluruh Indonesia (GAPI), Persatuan Importir Pharmasi Indonesia (PIPHI) dan Gabungan Industri Farmasi Indonesia (GAFI) yang dalam suatu pustaka disebutkan memiliki lebih kurang 10.000 jejaring apotek dan toko obat di seluruh Indonesia12.

 

Asosiasi apotek baru lainnya yang muncul untuk mengantisipasi peluang di era JKN adalah Asosiasi Apotek Indonesia (disingkat ASAPIN) yang dibentuk pada pertengahan tahun 2013. Kepengurusan ASAPIN terdiri dari 3 (tiga) tingkat mulai dari Pusat, Wilayah (Provinsi) dan Daerah (Kecamatan)13. Dalam beberapa kali diskusi dengan pengurus ASAPIN, penulis menangkap ASAPIN merupakan organisasi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan apotek melalui pelayanan praktek kefarmasian yang profesional. Suatu target yang indah bukan? karena itu dalam keanggotaan awal ASAPIN banyak menyasar apotek dengan apoteker yang aktif praktek langsung di apotek. Sayangnya belum banyak informasi resmi yang dapat diperoleh tentang ASAPIN termasuk ketika penulis mencoba untuk mengakses laman resminya. Hal ini menyebabkan akurasi informasi ini masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

 

Adanya asosiasi apotek diharapkan tidak hanya mampu bernegosiasi perihal tarif obat tetapi yang ditunggu-tunggu adalah tarif pelayanan kefarmasian yang selama ini masih menjadi bunga tidur di pelayanan kefarmasian di komunitas. Disamping itu, asosiasi juga seharusnya memiliki instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian serta mengurangi praktek “papan nama” yang selama ini terjadi dimana apoteker hanya ada papan namanya di apotek tetapi tidak pernah dirasakan kehadirannya.

Belajar dari Australia

Penulis ingin memberikan contoh asosiasi serupa yang ada di Australia yaitu the Pharmacy Guild of Australia (PGA). Terlepas dari perbedaan sistem dan konteks antara Indonesia dan Australia, sepak terjang PGA yang didirikan di tahun 1928 telah banyak berperan dalam pengembangan profesi dan nasib apoteker di Australia, sehingga dalam berbagai kasus bisa dijadikan contoh bagi praktek serupa di Indonesia.

 

PGA sendiri merupakan organisasi pengusaha apotek dan beranggotakan sekitar 5.450 apotek menurut keterangan di laman resminya14. Sekitar 92% apotek yang beroperasi di Australia merupakan anggota PGA dan istimewanya seluruh pengusaha apotek yang dimaksud adalah apoteker. Memang dalam konteks kebijakan, pemerintah Australia menetapkan apotek harus dimiliki oleh apoteker. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan ini mulai dilonggarkan dengan memberi kesempatan kepada investor untuk menanam modal di apotek namun kendali penuh harus tetap di tangan apoteker. Secara kebijakan sebenarnya hampir mirip dengan kebijakan yang ada di Indonesia namun sayang kebijakan yang pro-apoteker ini belum berjalan dengan baik di Indonesia.

 

Setiap lima tahun sekali sejak tahun 1990, PGA berunding dengan pemerintah Australia terkait pemberlakuan the Community Pharmacy Agreement (CPA)15. CPA sendiri merupakan perjanjian yang bertujuan untuk meningkatkan peran apoteker dalam kesehatan primer (primary care) melalui berbagai model pelayanan kefarmasian termasuk didalamnya penentuan remunerasi yang diterima apoteker ketika memberikan pelayanan kefarmasian. Terlepas dari beberapa kontroversi yang mengiringi pelaksanaan CPA seperti anggapan adanya “ekslusivisme” untuk apotek karena fasilitas kesehatan lain tidak mendapatkan hak serupa, PGA yang dianggap terlalu memonopoli perjanjian hingga keberatan organisasi profesi lain khususnya dokter karena CPA memberi peluang ekspansi peran apoteker untuk berpraktek di domain dokter melalui pemberian layanan klinis di komunitas(16-18), tidak dapat dipungkiri keberadaan CPA merupakan faktor pendorong praktek profesi yang profesional sehingga Australia saat ini dikenal sebagai salah satu kiblat praktek kefarmasian di dunia.

 

Jejaring apotek dipilih oleh pemerintah karena apotek dianggap sebagai fasilitas kesehatan yang paling mudah diakses karena berada di komunitas dan bersentuhan langsung dengan isu kesehatan di masyarakat. Selain itu, apotek dipilih karena keberadaan apoteker dianggap penting untuk menjawab berbagai tantangan dalam pelayanan kesehatan terkini seperti meningkatnya penderita penyakit kronik yang berpotensi meningkatkanpermasalahan terkait obat (baca: drug related problem), pemberian layanan promotif dan preventif melalui skrining penyakit dan edukasi publik sampai hal yang sudah menjadi “tradisi” di negara maju yaitu manajemen review pengobatan (baca: medication review management).

 

Hal penting lainnya yang mendorong pemerintah “rutin” bernegosiasi dengan PGA karena adanya prinsip kendali mutu dan biaya. Sebagai imbal balik dari penerapan CPA, pemerintah mengharapkan apotek dan apoteker dapat menekan laju pengeluaran negara untuk pembiayaan kesehatan dan obat melalui praktek yang efektif dan efisien khususnya dalam mencegah kasus penyalahgunaan dan penggunasalahan (baca: misuse and abuse) obat. Alhasil, setiap lima tahunnya pemerintah Australia mengklaim berhasil menghemat dana untuk kesehatan hingga milyaran dollar sehingga dapat dialokasikan untuk kepentingan lain seperti pendidikan, transportasi dan perumahan.

 

Bagaimana peluangnya di Indonesia?

Pelaksanaan JKN yang merupakan program besar dan menghimpun dana dalam jumlah fantastis untuk mencakup kesehatan seluruh rakyat Indonesia tentunya merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan apoteker Indonesia. Dengan berkumpul dalam suatu asosiasi apotek, apoteker dapat memiliki daya tawar yang kuat seperti halnya yang dilakukan oleh PGA.

 

Melihat realitas saat ini, dimana banyak apotek namun tanpa pelayanan apoteker yang maksimal mungkin dibutuhkan waktu yang lebih lama agar asosiasi apotek dapat diterima sebagai bagian dari fasilitas kesehatan. Namun, siapa sangka PGA dahulu pun juga mengalami masa yang sama karena jejaring apotek belum dianggap mampu untuk mengemban misi di bidang kesehatan.

 

Langkah pertama yang dilakukan PGA adalah dengan melakukan akreditasi apotek melalui program Quality Care Pharmacy Program (QCPP)19. Apotek (dan tentunya apoteker) yang lulus akreditasi QCPP mendapat hak khusus untuk melakukan pelayanan obat Pharmaceutical Benefit Scheme (Obat-obat yang ditanggung biayanya oleh pemerintah melalui skema asuransi) dan pelayanan kefarmasiannya diganjar dengan fee yang setimpal. Dalam melakukan akreditasi QCPP, PGA bekerjasama dengan the Pharmaceutical Society of Australia (PSA, semacam IAI-nya Australia) dimana PSA fokus pada pengembangan kualitas apoteker melalui berbagai panduan (guideline) praktek profesi dan program pendidikan berkelanjutan sementara PGA berkonsentrasi pada kelayakan apotek sebagai lokus bisnis.

 

Kebijakan lain yang diambil PGA adalah dengan menetapkan Pharmacy Location Rules20. Kebijakan ini mengatur iklim kompetisi dan distribusi apotek dengan mengatur jarak dan pasar antar apotek. Tujuannya tidak lain agar apotek dapat tumbuh dan berkembang secara finansial serta mampu melayani area-area terpencil yang belum dijangkau oleh layanan kefarmasian. Alhasil, pada awal-awal penerapannya di tahun 1990, sekitar 100 apotek “dipaksa” merger dengan apotek lain atau tutup. Kebijakan ini memang tidak populis tetapi berdampak besar dalam mengatur pangsa pasar dan pelayanan apotek sehingga mampu berperan lebih di komunitas.

 

Lantas bagaimana penerapan dan peluangnya di Indonesia? memang langkah yang diambil PGA dengan QCPP dan location rules, tidak serta-merta bisa diadopsi dalam konteks Indonesia. Namun hal itu bisa menjadi inspirasi bahwa dalam mengembangkan praktek profesi di komunitas yang sampai saat ini belum tertata, dibutuhkan bukan hanya kerja keras tetapi juga kerja tegas untuk mengatur kondisi yang ada sekarang.

 

Keberadaan jejaring apotek melalui asosiasi apotek, seperti dalam kasus PGA dan CPA, dapat berkontribusi besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui prinsip kendali mutu dan biaya. Yang lebih penting lagi, adanya asosiasi apotek membuat apoteker memiliki kanal untuk menyalurkan hasrat tentang pentarifan layanan kefarmasian, tentu imbal baliknya apoteker sendiri juga harus berpraktek yang benar dan profesional.

 

Memang saat ini sudah ada Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai organisasinya apoteker, namun keberadaan organisasi semacam APSI dan ASAPIN dapat membuat sinergi yang lebih baik untuk mengurai kompleksitas permasalahan praktek profesi apoteker saat ini. Apalagi praktek profesi apoteker di komunitas juga bersinggungan dengan aspek bisnis yang menentukan profitabilitas apotek dan kesejahteraan apotekernya sehingga asosiasi apotek memang nyata diperlukan untuk pengembangan praktek kefarmasian yang optimal ke depan.

 

Pada akhirnya, apapun dan bagaimanapun organisasinya haruslah berorientasi pada perbaikan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan peran apoteker di masyarakat. Orientasi pada kedua hal ini akan secara otomatis menghasilkan keuntungan materiil bagi apoteker. Meskipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa peluang yang telah penulis sampaikan ini hanya akan menjadi mimpi indah JKN jika ternyata pengawasan dan penegakan kebijakannya masih lemah. Penulis menekankan perlunya kerja keras dan kerja tegas, bahkan kebijakan yang tidak populis seperti yang dilakukan PGA, agar pelayanan kefarmasian (dan apoteker tentunya) benar-benar tidak dikotakkan sebagai area tersendiri dan dianggap sebelah mata dalam sistem kesehatan kita.

 

* Penulis adalah kandidat PhD (Doctor of Philosophy) di bidang Farmasi di the University of Sydney Australia. Secara aktif berkecimpung dalam isu kebijakan, hukum dan ekonomi dalam bidang kesehatan khususnya sektor kefarmasian serta berkontribusi dalam berbagai riset dan program pendidikan terkait praktek kefarmasian di sektor komunitas.

 

REFERENSI

  • Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia
  • Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia
  • Keputusan Menteri Kesehatan No. 455 tahun 2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan
  • Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  • Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK/Menkes/31/I/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  • Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia
  • Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK/Menkes/624/XII/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan
  • Edaran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 370/PB/A.3/12/2013 perihal Tindak Lanjut Surat Edaran Menkes No. HK/Menkes/624/XII/2013
  • Rachmaningtyas, Ayu. 2013. Organisasi Kedokteran desak Revisi Permenkes. Diakses di http://nasional.sindonews.com/read/821298/13/organisasi-kedokteran-desak-revisi-permenkes pada 25 September 2014
  • Syarifah, Fitri. 2013. 6 Masalah Kesehatan yang jadi “PR” pada 2014. Diakses di http://health.liputan6.com/read/785102/6-masalah-kesehatan-yang-jadi-pr-pada-2014 pada 25 September 2014
  • Asosiasi Apotek Seluruh Indonesia. Diakses di http://www.asosiasiapotek.or.id/ pada 25 September 2014
  • Putri, A. E., & Suryati, T. 2012. Sikap & Pandangan Perkumpulan (asosiasi) Fasilitas Pelayanan Kesehatan terhadap Pasal 24 UU SJSN Pemetakan dan Telaah Kritis Penyelenggaraan dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Perorangan sebelum UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 15(1 Jan).
  • Asosiasi Apotek Indonesia. Diakses di http://asapindo.blogspot.com/ pada 25 September 2014
  • Pharmacy Guild of Australia. About the Guild. Diakses di http://www.guild.org.au/the-guild/about-the-guild pada 25 September 2014
  • The Fifth Community Pharmacy Agreement Website. About 5CPA. Diakses di http://5cpa.com.au/about-5cpa/ pada 25 September 2014
  • Gadiel D. 2008. Harmacy: The Political Economy of Community Pharmacy in Australia: Centre for Independent Studies
  • Barnes T. A. 2011.Prescription for pharmacy reform. Policy: A Journal of Public Policy and Ideas 27(4):19
  • Lingam V. 2013. Community pharmacy reforms in Australia. The International journal of pharmacy practice21(4):273-4
  • Quality Care Pharmacy Program. About QCPP. Diakses di http://www.qcpp.com/about-qcpp/what-is-qcpp pada 25 September 2014

 

 

 

 
Selalu Waspada Dibalik Manfaat Aseton PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 24 September 2014 08:13

Selalu Waspada Dibalik Manfaat Aseton

Oleh : Septi Hanna Dwisari

 

 

Tanpa kita sadari, sehari-hari kita hidup sangat dekat dengan zat-zat kimia berbahaya, misalkan pada penyemprot atau losion anti serangga, beberapa jenis kosmetik, bahan pelumas, bahan bakar, cat, cairan pembersih, dan sebagainya. Produk berbahan kimia dalam kehidupan sehari-hari ini dapat membahayakan manusia jika dalam jumlah tertentu baik secara sengaja maupun tidak sengaja terhirup, tertelan, masuk dalam aliran darah, ataupun terpapar pada kulit manusia. Efek racun yang ditimbulkan oleh zat-zat kimia tersebut tergantung pada dosis, sifat zat, kondisi tubuh manusia yang terpapar, dan bentuk paparannya. Bahaya paparan produk zat-zat kimia ini dapat langsung terlihat mengganggu organ tubuh manusia yang kemudian dikenal dengan istilah keracunan. Namun, zat-zat kimia ini juga dapat terakumulasi dan menimbulkan gangguan tubuh dalam jangka panjang. Menurut data WHO, pada tahun 2004 diperkirakan 346.000 jiwa meninggal dan 7,4 juta orang mengalami kecacadan dikarenakan keracunan zat kimia yang tidak disengaja.

 

 

Salah satu produk berbahan kimia di kehidupan sehari-hari adalah aseton sebagai cairan penghilang cat kuku. Konsentrasi yang digunakan untuk cairan penghilang cat kuku pada umumnya memang tidak terlalu pekat. Namun, menurut data penelitian di Polandia, kandungan aseton dalam 12 produk cairan penghilang cat kuku berkisar 10-80%. Cara mudah dalam mengidentifikasi kepekatan konsentrasi aseton dalam cairan penghilang cat kuku adalah dari kecepatan produk tersebut untuk menghilangkan warna cat kuku. Semakin tinggi kadar asetonnya, maka semakin cepat produk tersebut menghilangkan warna cat kuku. Lalu bagaimana jika cairan penghilang cat kuku ini sampai tertelan? Menurut penelitian LD50 (lethal dose) senyawa aseton pada hewan yang kemudian dikonversikan ke manusia, cukup dengan menelan 2 sendok makan aseton murni sudah mampu membahayakan nyawa bagi anak-anak. Oleh karena aseton tergolong bahan kimia yang berbahaya, maka kita harus lebih waspada dalam penggunaannya sehari-hari.

 

 

Aseton (C3H6O) merupakan senyawa organik golongan keton. Aseton juga dikenal dengan nama propanon atau dimethyl formaldehyde atau dimethyl ketone. Senyawa ini dapat larut dalam air dan juga tidak berwarna, tetapi memiliki aroma yang khas dan kuat sehingga memudahkan kita untuk mengidentifikasinya. Cairan ini juga mudah menguap dan terbakar. Aseton pada dasarnya dapat ditemukan di alam seperti pada tanaman, pepohonan, tanah, dan gas gunung berapi. Tubuh manusia pun juga dapat menghasilkan aseton dalam peristiwa pemecahan lemak, tetapi dalam kadar yang sangat rendah. Di kehidupan sehari-hari, masyarakat akan lebih sering menemukan aseton dalam kosmetik sebagai cairan penghilang dan pelarut cat kuku, serta pada kandungan beberapa jenis formula pencerah kulit dan pelurus rambut. Dalam dunia perindustrian, aseton juga digunakan sebagai bahan pembuatan plastik, serat, dan lem, serta pelarut pembuatan obat. Ternyata selama ini aseton juga dapat ditemukan pada asap sisa pembuangan mobil dan rokok.

 

 

Aseton dalam jumlah sedikit tidak akan berbahaya bagi manusia. Namun, penggunaan aseton yang kurang hati-hati ataupun terpapar aseton secara terus menerus tentu saja dapat beresiko untuk terjadinya keracunan. Kulit yang terpapar aseton akan mengalami ruam hingga rusak karena kekeringan. Sedangkan jika aseton sampai terhirup dalam jumlah yang cukup banyak, maka kita dapat mengalami iritasi hidung, tenggorokan, paru-paru, dan mata yang menyebabkan rasa terbakar, pedih, kering, dan kemerahan. Selain itu dapat juga diikuti rasa sakit kepala, kebingungan, denyut nadi yang semakin cepat, badan menjadi lemah, muntah, dan pingsan sampai dengan koma. Aseton yang tertelan dapat mengakibatkan iritasi membran mukosa dan dalam jumlah yang banyak akan berakibat pada hiperglikemia, kerusakan ginjal dan hati, hingga kematian.

 

 

Upaya pertolongan pertama dalam mengatasi keracunan yang diduga disebabkan oleh aseton dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Apabila aseton terhirup, maka sebaiknya kita segera berpindah ke udara terbuka. Namun, apabila terjadi kesulitan dalam bernapas, maka sebaiknya kita segera meminta pertolongan medis. Jika aseton mengenai mata, maka segera bilas mata dengan air setidaknya selama 15 menit dan dianjurkan untuk segera mendapatkan penanganan medis setelahnya. Begitu pula ketika aseton terpapar pada kulit, maka kita segera mencuci kulit yang terpapar dengan sabun dan air setidaknya selama 15 menit. Untuk kasus aseton yang tertelan, kita haruslah segera mendapat penanganan medis dan janganlah memaksakan penderita keracunan untuk muntah.

Meskipun resiko yang ditimbulkan oleh zat-zat kimia ini cukup berbahaya, bukan berarti kita menjadi takut untuk menggunakan produk-produk berbahan kimia. Bagaimanapun juga produk-produk berbahan kimia ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan produk dengan cara yang tepat sesuai dengan petunjuk pemakaian akan menjaga kita tetap aman dalam menikmati manfaat produk-produk berbahan kimia. Kita hendaknya juga memilih produk berbahan kimia yang tepat, yaitu produk-produk yang telah mendapat izin edar dari BPOM untuk obat, kosmetik, dan pangan maupun dari Kementerian Kesehatan untuk produk perbekalan kesehatan rumah tangga karena produk-produk ini telah terjamin kandungan keamanannya. Selama menggunakan produk berbahan kimia hendaknya kita juga terus berhati-hati sehingga tidak tercecer di berbagai tempat yang dapat secara tidak sengaja memungkinkan tubuh akan terpapar. Begitu pula pada penyimpan produk-produk berbahan kimia ini diharapkan jauh dari jangkauan anak-anak. Hal ini dikarenakan angka keracunan bahan kimia pada anak cukup tinggi. Dari penelitian National Capital Poison Center tahun 2012 dari 56,979 responden di Washington DC, Amerika, sebanyak 45% dari kasus keracunan dialami oleh anak-anak kurang dari 6 tahun, sedangkan untuk usia dewasa berkisar pada 40% dan sisanya adalah usia remaja. Hal ini karena anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi sehingga tanpa pemantauan dari orang dewasa, produk-produk berbahan kimia yang ada di lingkungan sekitar akan sangat berbahaya.

 

 

Selama kita selalu waspada dalam menggunakan produk berbahan kimia yang tepat dengan cara yang tepat, maka kita akan terhindar dari bahaya keracunannya.

 

 

 

Sumber Pustaka:

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2013). Aseton. (Online). (http://ik.pom.go.id/v2013/katalog/Aseton_upload.pdf, diakses 21 Januari 2014).

Delaware Health and Social Services. (2009). Acetone. (Online). (http://dhss.delaware.gov/dph/files/acetonefaq.pdf, diakses 21 Januari 2014)

Huzar, Wodnicka, dan Dzieciol. (2010). “Quality Inspection of Nail Polish Removers and Assessment of Health Hazard Associated With The Use Of The Removers”. Proceedings of ECOpole Vol.4, No. 2. 263-266.

The National Capital Poison Center. (2013). Poisonings: The Local Picture (Washington, DC). (Online). (http://www.poison.org/stats/, diakses 21 Januari 2014).

World Health Organization. (2014). “Poisoning Prevention and Management”. International Programme on Chemical Safety. (Online). (http://www.who.int/ipcs/poisons/en/, diakses 21 Januari 2014).


 
Sesi Indonesian Young Pharmacicts Group (IYPG) pada Kongres Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 2014, 22 Februari 2014 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 12 March 2014 07:48

Kongres Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) telah terlaksana pada 21 – 23 Februari 2014 di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Even itu digunakan sebagai ajang laporan pertanggungjawaban pengurus IAI masa bakti 2009 – 2013 dan pemilihan Ketua IAI yang baru periode 2014-2018, serta kegiatan seminar ilmiah. Bersamaan dengan itu, Indonesian Young Pharmacists Group (IYPG) berkesempatan melaksanankan kegiatan country sharing dan diskusi panel melibatkan perwakilan anggota Asian Young Pharmacists  Group (AYPG). Tema besar yang diangkat adalah sistem jaminan kesehatan. Hal ini sejalan dengan sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia yang mulai diimplementasikan per 1 Januari 2014.

Last Updated on Wednesday, 12 March 2014 08:06
 
Apoteker di era JKN : tantangan atau kesempatan? PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 22 September 2014 10:41

Apoteker di era JKN: tantangan atau kesempatan?

Oleh : Vania Gones


Pada 1 Januari 2014, pemerintah Indonesia resmi menerapkan sistem jaminan kesehatan nasional, yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang berbeda dengan sistem jaminan kesehatan nasional sebelumnya. Sebelum JKN diterapkan, sistem jaminan kesehatan nasional sebenarnya telah diterapkan di Indonesia untuk berbagai kalangan, seperti pegawai negeri (melalui Asuransi Kesehatan/ASKES), masyarakat miskin (Jaminan Kesehatan Masyarakat/JAMKESMAS), tenaga kerja swasta (melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja/JAMSOSTEK). Bagi masyarakat yang tidak termasuk ke dalam kategori tersebut, dapat memiliki asuransi kesehatan pribadi yang dikelola oleh perusahaan swasta. Pada prinsipnya, penerapan JKN bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah[1]. Perbedaan mendasar dari JKN dengan sistem sebelumnya adalah pengelolaan terpusat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, bersifat wajib, dan menyeluruh secara nasional. Akan tetapi, dampak dari perubahan sistem kesehatan baru terhadap profesi apoteker di Indonesia, serta perubahan global dalam profesi apoteker dan kaitannya dengan sistem kesehatan nasional, dan bagaimana apoteker Indonesia dapat berkontribusi untuk mendukung JKN perlu ditelaah lebih lanjut.

 

 

Setelah penerapan JKN di Indonesia, banyak spekulasi mengenai dampak dari penerapan sistem baru tersebut kepada fungsi apoteker di Indonesia. Pada saat ini, masih terlalu dini untuk memastikan fungsi dan peran apoteker dalam JKN karena masih banyaknya ruang untuk pengembangan. Akan tetapi, dengan melihat peraturan dan struktur organisasi fasilitas kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa peran apoteker yang diakui terbatas hanya pada pengelolaan dan penyediaan obat dan alat kesehatan [2, 3]. Lebih jauh lagi, untuk dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, apotek tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah fasilitas kesehatan, tetapi harus berafiliasi dengan klinik. Sistem tersebut semakin mengurangi kesempatan apoteker untuk bersuara, bernegosiasi, dan mengaktualisasikan diri sebagai seorang tenaga kesehatan.Lain halnya dengan di Australia, di mana pemerintah hanya menjamin pembelian obat yang dibeli di apotek, dan hanya di beberapa rumah sakit pemerintah. Dalam sistem yang demikian, para apoteker melalui PharmacyGuild of Australia, dapat bernegosiasi dengan pemerintah.

 

 

Secara umum, terjadi perubahan paradigma di dalam profesi apoteker. Sejak 1990, apoteker mulai diharapkan untuk berorientasi pada kesejahteraan pasien, bukan lagi kepada obat[4]. Paradigma baru tersebut dikenal dengan asuhan kefarmasian atau “pharmaceuticalcare”. Di Amerika, sebelum pharmaceuticalcare dikenalkan, apoteker memiliki spesialisasi khusus dan sangat umum bahwa satu pasien dilayani oleh banyak apoteker dengan spesialisasi yang berbeda-beda. Pada pelaksanaannya, variasi keahlian tersebut membuat apoteker kehilangan identitas profesionalnya. Dalam pharmaceuticalcare, apoteker tidak lagi melayani pasien sesuai dengan spesialisasinya, tetapi seorang apoteker diharapkan untuk dapat menjalankan fungsi pengelolaan dan sekaligus menjalankan fungsi klinis kepada pasien. Perlu diperhatikan juga bahwa di negara yang telah memiliki apoteker yang menjalankan fungsi klinis, mereka telah memiliki kapasitas, sistem pendidikan, dan standar praktik yang lebih dari sekedar mengelola obat. Di Indonesia, saat ini banyak apoteker mulai menjalankan peran klinisnya, bervariasi antara terspesialisasi dan tidak terspesialisasi. Akan tetapi, lompatan besar peran apoteker di Indonesia yang awalnya hanya berfokus mengelola obat menjadiberperan dalam fungsi klinis sekaligus pengelolaan obat, dapat menimbulkan resistensi dan penolakan, baik dari  dalam profesi apoteker itu sendiri, maupun dari lingkungan.

 

 

Melalui penerapan JKN di Indonesia, sebenarnya apoteker memiliki kesempatan yang besar untuk berkontribusi dalam keberlangsungan sistem tersebut, khususnya dari kendali biaya dan kendali mutu. Apa yang dapat dilakukan oleh apoteker di Indonesia untuk berkontribusi di dalam JKN sesuai dengan perkembangan profesi secara global? Berikut adalah beberapa kegiatan yang tercatat dan dilaporkan melalui jurnal ilmiah berskala internasional, yang dapat membangun sistem farmasi yang kuat, antara lain:

  1. Mengoptimalkan sistem manajemen obat dengan membangun sistem dan strategi yang terencana dengan baik, agar tercapai kendali biaya dan kendali mutu di dalam institusi
  2. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik dari infrastruktur, dana, dan sumber daya manusia (khususnya asisten apoteker)
  3. Mengoptimalkan teknologi (jika dimungkinkan) untuk membantu kegiatan operasional sehari-hari
  4. Mendokumentasikan seluruh kegiatan, khususnya hasil, sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk pengembangan
  5. Mengembangkan diri  terus-menerus dengan mengikuti pelatihan, seminar, atau dengan banyak membaca informasi tentang perkembangan lokal, nasional, maupun internasional

 

 

Referensi:

1. RI, K.K. Jaminan Kesehatan Nasional untuk Indonesia yang Lebih Sehat.  [cited 2014 19 September]; Available from: http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=1.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan S.K. RI, Editor. 2013, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jakarta.

3. RI, K.K., Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 455/MENKES/SK/XI/2013 tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan. 2013, Kementerian Kesehatan RI: Jakarta.

4. Hepler, C.D. and L.M. Strand, Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. Am J Hosp Pharm, 1990. 47(3): p. 533-543.

 

*Vania Gones adalah Wakil Ketua IndonesianYoungPharmacists Group. Vania adalah lulusan profesi apoteker dari Universitas Indonesia pada tahun 2010, dan pernah bekerja sebagai Kepala Instalasi Rumah Sakit Atma Jaya. Pada saat ini, Vania sedang melanjutkan studi Master of Philosophy di Faculty of Pharmacy,University of Sydney. Vania melakukan riset mengenai tantangan, kesempatan dan cara mengoptimalisasi manajemen farmasi rumah sakit untuk mendukung keberlangsungan sistem jaminan kesehatan nasional di Australia dan Indonesia.

Last Updated on Tuesday, 23 September 2014 05:08
 
KEGIATAN PEMBINAAN KESEHATAN DI PANTI ASUHAN PUTRA UTAMA 2 SUNTER PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 04 March 2014 07:36

Profesi farmasi merupakan profesi yang dinamis, berorientasi pada pasien dan memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan pengobatan pasien. Oleh karena itu seorang farmasis dituntut untuk dapat berperan sebagai profesional, enterpreuneur, birokrat, pendidik, dan sebagainya. IYPG sebagai suatu wadah perkumpulan dari Apoteker muda dibawah bimbingan IAI, ingin berkontribusi aktif dalam memajukan peranan Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang dirasakan fungsinya dimasyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dengan pendampingan pelayanan dan edukasi kesehatan sejak dini di berbagai kalangan.


Last Updated on Tuesday, 04 March 2014 09:05
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2

Poling IYPG

Kapan IYPG didirikan?
 

Login Form



Follow us on:

  • Facebook: profile.php?id=100003479693958
  • Twitter: IndonesianYPG

December 2014
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
feed-image Feed Entries

Halaman Terkait

Latest News

Favorit


Powered by Joomla!. Designed by: free Joomla template top actors list Valid XHTML and CSS.